primajakpus news
 |
Alif kamal ( waketum Prima ) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, melaporkan dugaan yang terkait dengan bisnis PCR oleh Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir |
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis tes PCR. Pelaporan ini dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena dugaan bisnis tes PCR tersebut membuat masyarakat kesulitan di tengah pandemi COVID-19.
pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.
"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang udah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November.Selain menyulitkan masyarakat, dugaan ini juga dilaporkan karena harga tes PCR kerap berubah dan tidak jelas harga dasarnya. Alif menegaskan tak ada keterbukaan terkait pengadaan alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19 itu.
Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.
"Kita enggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.
.jpeg)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar