NEGARA WAJIB HADIR DALAM SETIAP KEBUTUHAN DASAR RAKYATNYA

"Swastanisasi Perut Rakyat"

Kenaikan bahan pokok seperti menjadi hal yang lumrah bagi pemerintah menjelang hari hari besar keagamaan, entah itu Natal ataupun Iedul Fitri.

Belum ada usaha serius pemerintah dalam menetralkan harga harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun dan menurut saya sampai kapanpun pemerintah kita tak akan bisa mengontrol harga sembako.  Kenapa ? Karna pemerintah telah men swastanisasi urusan perut rakyat. Bagaimana bisa mengontrol jika urusan perut rakyat lebih banyak

 di pegang oleh pengusaha ? Liberalisme pasar tak kan pernah mengenal laba minimal mereka hanya mengenal laba maksimal. 

Contohnya... Bagaimana cara pemerintah menekan harga minyak goreng? Jika luas lahan sawit yang dimiliki negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya 715 ribu ha dari total area kelapa sawit Indonesia seluas 14,3 juta Ha, artinya pemerintah hanya memiliki 5% dan 95% adalah koorporasi swasta. 

Amazingnya lagi...lahan sawit yang dipakai koorporasi besar masih status milik Negara...!!!

Ini adalah satu contoh kasus dan dari satu contoh kasus saja saya yakin pemerintah tak kan pernah bisa mengontrol harga harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar perut rakyat. Karna Negara telah menjual kebutuhan perut rakyat pada swasta, negara telah tunduk pada Neo VOC.

Oligarki koorporasi yang telah mendarah daging ini harus di hentikan..!!!  

Negara Wajib hadir dalam setiap kebutuhan dasar rakyatnya..!!!

#Lawanoligarki 

#MenangkanPancasila

                                                                                                                        

                                                                                                                                      Rusunawa 27/12/21

PARTAI PRIMA SIAP MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

 PARTAI PRIMA SIAP MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

“Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai”.

“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai dan penyelesaian secara permanen, dan mengangkat masyarakat adat Papua itu ikut terlibat dalam badan-badan politik yang memiliki kewenangan seperti perwakilan dari partai politik,”  Prima menilai operasi militer yang berjalan di Papua tidak dapat meredam konflik, kata Agus jabo usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Hotel Bintang Wisata Mandiri jakarta pusat

Dia menyampaikan PRIMA mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbolehkan partai-partai lokal terbentuk di Papua sebagaimana terjadi di Aceh. “Papua otsus (otonomi khusus, Red.), Aceh juga otsus, tetapi di Aceh ada partai lokal, di Papua tidak ada,” kata Agus Jabo. Jika nantinya partai politik lokal itu terbentuk di Papua, maka selanjutnya adalah mengisi anggota partai dari kelompok masyarakat adat.

Ia juga mengusulkan ada lembaga perwakilan rakyat di Papua, yang anggotanya merupakan orang asli Papua (OAP).

“DPR di Papua itu (nantinya) berisi perwakilan dari parpol (lokal) perwakilan dari masyarakat adat supaya dalam memutuskan program-program ekonomi, kesejahteraan di masyarakat, orang asli Papua merasa dilibatkan dan mereka merasa punya wakil di lembaga-lembaga politik di DPR dan (lembaga) pemerintahan,” ujar Ketum DPP PRIMA.

Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP PRIMA menawarkan kepada pemerintah sebuah konsep yang dapat menyelesaikan masalah di Papua sampai tuntas.

“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama.

Ketua MPP PRIMA menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

“Kami siap berkoordinasi dan membantu pemerintah sekalipun PRIMA tidak punya nama, tetapi kami berkeyakinan kedaulatan (NKRI) penting bagi PRIMA,” sebut R Gautama

red

GELAR RAPIMNAS I, PRIMA INGIN MENYATUKAN PEMIKIRAN AGAR DAPAT MERAIH 25 KURSI DI PARLEMEN

GELAR RAPIMNAS I, PRIMA INGIN MENYATUKAN PEMIKIRAN 

DpkJakpusNews  Jakarta, Partai Rakyat Adil Makmur ( PRIMA) Menggelar RAPIMNAS I di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jl,Raden saleh Jakarta Pusat DKI Jakarta. Rapimnas I digelar selama 3 hari mulai hari jumat  tgl 3 - 5 Desember 2021

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PRIMA  Agus Jabo Priyono dan diikuti oleh 170 peserta yang merupakan ketua-ketua perwakilan partai di tingkat provinsi dan kabupaten

Ketua Umum PRIMA, usai membuka rapimnas menyampaikan kegiatan itu bertujuan menyamakan pemikiran dan memperkuat gerakan agar partai dapat lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum menjadi peserta Pemilu 2024.“Tujuan dari Rapat Pimpinan Nasional PRIMA yang pertama ini untuk menyamakan mindset, menyamakan pemikiran, menyamakan gerakan agar bisa lolos dalam verifikasi KPU, dan bisa menang pemilu.

Dia mengatakan Prima sebagai partai rakyat harus lebih kuat di segala sisi "Partai rakyat biasa harus lebih kuat, kuat kesadarannya, kuat impiannya, kuat persatuannya, kuat militansinya, kuat perjuangannya, kuat dukungan dari rakyat biasa, membangun logistik bersama rakyat biasa, itulah sumber daya Partai kita," kata Agus Jabo dalam pidatonya di Rapimnas I Partai Prima di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2021).

Dia menolak Prima berpikiran dan berperilaku politik meniru gaya oligarki, dengan bergaya formalis parlementaris.

Agus mengatakan Prima juga harus keluar dari budaya politik oligarki yang menjadikan kesadaran palsu dan sogokan sebagai alat untuk memenangkan pertarungan.

"Kita harus mengajak rakyat turun ke gelanggang, membangun gerakan, dengan menjadikan Prima sebagai rumahnya, alat perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu Indonesia yang adil, makmur, aman dan damai," tambahnya

Soal target yang ingin dicapai, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengatakan, setidaknya mereka ingin meraih 25 kursi di DPR RI.

"Kita harus lolos parliamentary threshol, minimal 25 kursi lah harus dapat," pungkasnya. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Prima Dominggus Oktavianus mengatakan, Rapimnas ini dilakukan untuk persiapan dan memastikan mesin partai menuju verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia menjelaskan, struktur Prima sudah terbentuk di seluruh provinsi, 78,5 persen kabupaten/kota dan 70,6 persen struktur tingkat kecamatan. Tidak hanya itu jumlah anggota yang sudah memiliki KTA Prima sebanyak 25 ribuan orang.Saat ini, kata Dominggus, struktur organisasi Prima sudah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Struktur ini sudah berdiri sampai level kecamatan.

"Saat ini kita sudah membangun struktur prima di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua dan kita sudah mendirikan juga di kabupaten/kota sebanyak 405 struktur dan ada 5.015 kecamatan yang kita bangun di seluruh Indonesia," terangnya.

Sambil terus mengkonsolidasikan organisasi, kata dia, Prima masih membuka pintu bagi putra dan putri Indonesia untuk mendaftat sebagai kader partai.

"Melalui pendaftaran manual dan online lewat appilasi Prima kita memperoleh anggota sampai 25.000 orang," katanya.

Selain pembahasan organisasional, lanjut Dominggus, Rapimnas ini juga akan memutuskan sikap dan langkah Prima atas beberapa isu strategis seperti polemik bisnis tes PCR, UU Anti-Oligarki, isu lingkungan serta membahas jalan keluar terhadap persoalan Papua. 

Terkait bisnis tes PCR, dia mengungkapkan, Prima dalam program perjuangannya menolak kekuasaan yang oligarkis dan mendukung terbentuknya pemerintahan bersih. 

Apalagi, hal itu sejalan dengan program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien tentang pemerintahan bersih dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Kami juga ingin mempersempit ruang korupsi dengan memastikan semua aspek penyelenggaraan negara, dari regulasi, anggaran, hingga impelementasi kebijakannya, bisa teramati dan terawasi oleh publik,” tuturnya. 

Soal isu lingkungan, Dominggus membeberkan, Prima menginginkan adanya keadilan ekologis di Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat, aman dan lestari. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan deforestasi hutan di Indonesia. 

“Prima juga mendukung agar transisi energi terbarukan segera dilakukan dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan, ini untuk masa depan generasi penerus,” tukasnya. 

Sedangkan untuk mengatasi persoalan di Papua, Prima mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah cara pandang dan membentuk Dewan Rakyat Papua yang merepresentasikan suku serta marga.

Pemerintah harus mengubah cara pandang, dari nasionalisme teritorial menjadi nasionalisme kesejahteraan

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” kata Agus Jabo, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Jakarta...

Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah.

“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama...

NB dari berbagai sumber berita yang dirangkum