PARTAI PRIMA SIAP MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

 PARTAI PRIMA SIAP MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

“Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai”.

“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai dan penyelesaian secara permanen, dan mengangkat masyarakat adat Papua itu ikut terlibat dalam badan-badan politik yang memiliki kewenangan seperti perwakilan dari partai politik,”  Prima menilai operasi militer yang berjalan di Papua tidak dapat meredam konflik, kata Agus jabo usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Hotel Bintang Wisata Mandiri jakarta pusat

Dia menyampaikan PRIMA mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbolehkan partai-partai lokal terbentuk di Papua sebagaimana terjadi di Aceh. “Papua otsus (otonomi khusus, Red.), Aceh juga otsus, tetapi di Aceh ada partai lokal, di Papua tidak ada,” kata Agus Jabo. Jika nantinya partai politik lokal itu terbentuk di Papua, maka selanjutnya adalah mengisi anggota partai dari kelompok masyarakat adat.

Ia juga mengusulkan ada lembaga perwakilan rakyat di Papua, yang anggotanya merupakan orang asli Papua (OAP).

“DPR di Papua itu (nantinya) berisi perwakilan dari parpol (lokal) perwakilan dari masyarakat adat supaya dalam memutuskan program-program ekonomi, kesejahteraan di masyarakat, orang asli Papua merasa dilibatkan dan mereka merasa punya wakil di lembaga-lembaga politik di DPR dan (lembaga) pemerintahan,” ujar Ketum DPP PRIMA.

Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP PRIMA menawarkan kepada pemerintah sebuah konsep yang dapat menyelesaikan masalah di Papua sampai tuntas.

“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama.

Ketua MPP PRIMA menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

“Kami siap berkoordinasi dan membantu pemerintah sekalipun PRIMA tidak punya nama, tetapi kami berkeyakinan kedaulatan (NKRI) penting bagi PRIMA,” sebut R Gautama

red

GELAR RAPIMNAS I, PRIMA INGIN MENYATUKAN PEMIKIRAN AGAR DAPAT MERAIH 25 KURSI DI PARLEMEN

GELAR RAPIMNAS I, PRIMA INGIN MENYATUKAN PEMIKIRAN 

DpkJakpusNews  Jakarta, Partai Rakyat Adil Makmur ( PRIMA) Menggelar RAPIMNAS I di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jl,Raden saleh Jakarta Pusat DKI Jakarta. Rapimnas I digelar selama 3 hari mulai hari jumat  tgl 3 - 5 Desember 2021

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PRIMA  Agus Jabo Priyono dan diikuti oleh 170 peserta yang merupakan ketua-ketua perwakilan partai di tingkat provinsi dan kabupaten

Ketua Umum PRIMA, usai membuka rapimnas menyampaikan kegiatan itu bertujuan menyamakan pemikiran dan memperkuat gerakan agar partai dapat lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum menjadi peserta Pemilu 2024.“Tujuan dari Rapat Pimpinan Nasional PRIMA yang pertama ini untuk menyamakan mindset, menyamakan pemikiran, menyamakan gerakan agar bisa lolos dalam verifikasi KPU, dan bisa menang pemilu.

Dia mengatakan Prima sebagai partai rakyat harus lebih kuat di segala sisi "Partai rakyat biasa harus lebih kuat, kuat kesadarannya, kuat impiannya, kuat persatuannya, kuat militansinya, kuat perjuangannya, kuat dukungan dari rakyat biasa, membangun logistik bersama rakyat biasa, itulah sumber daya Partai kita," kata Agus Jabo dalam pidatonya di Rapimnas I Partai Prima di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2021).

Dia menolak Prima berpikiran dan berperilaku politik meniru gaya oligarki, dengan bergaya formalis parlementaris.

Agus mengatakan Prima juga harus keluar dari budaya politik oligarki yang menjadikan kesadaran palsu dan sogokan sebagai alat untuk memenangkan pertarungan.

"Kita harus mengajak rakyat turun ke gelanggang, membangun gerakan, dengan menjadikan Prima sebagai rumahnya, alat perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu Indonesia yang adil, makmur, aman dan damai," tambahnya

Soal target yang ingin dicapai, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengatakan, setidaknya mereka ingin meraih 25 kursi di DPR RI.

"Kita harus lolos parliamentary threshol, minimal 25 kursi lah harus dapat," pungkasnya. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Prima Dominggus Oktavianus mengatakan, Rapimnas ini dilakukan untuk persiapan dan memastikan mesin partai menuju verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia menjelaskan, struktur Prima sudah terbentuk di seluruh provinsi, 78,5 persen kabupaten/kota dan 70,6 persen struktur tingkat kecamatan. Tidak hanya itu jumlah anggota yang sudah memiliki KTA Prima sebanyak 25 ribuan orang.Saat ini, kata Dominggus, struktur organisasi Prima sudah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Struktur ini sudah berdiri sampai level kecamatan.

"Saat ini kita sudah membangun struktur prima di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua dan kita sudah mendirikan juga di kabupaten/kota sebanyak 405 struktur dan ada 5.015 kecamatan yang kita bangun di seluruh Indonesia," terangnya.

Sambil terus mengkonsolidasikan organisasi, kata dia, Prima masih membuka pintu bagi putra dan putri Indonesia untuk mendaftat sebagai kader partai.

"Melalui pendaftaran manual dan online lewat appilasi Prima kita memperoleh anggota sampai 25.000 orang," katanya.

Selain pembahasan organisasional, lanjut Dominggus, Rapimnas ini juga akan memutuskan sikap dan langkah Prima atas beberapa isu strategis seperti polemik bisnis tes PCR, UU Anti-Oligarki, isu lingkungan serta membahas jalan keluar terhadap persoalan Papua. 

Terkait bisnis tes PCR, dia mengungkapkan, Prima dalam program perjuangannya menolak kekuasaan yang oligarkis dan mendukung terbentuknya pemerintahan bersih. 

Apalagi, hal itu sejalan dengan program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien tentang pemerintahan bersih dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Kami juga ingin mempersempit ruang korupsi dengan memastikan semua aspek penyelenggaraan negara, dari regulasi, anggaran, hingga impelementasi kebijakannya, bisa teramati dan terawasi oleh publik,” tuturnya. 

Soal isu lingkungan, Dominggus membeberkan, Prima menginginkan adanya keadilan ekologis di Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat, aman dan lestari. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan deforestasi hutan di Indonesia. 

“Prima juga mendukung agar transisi energi terbarukan segera dilakukan dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan, ini untuk masa depan generasi penerus,” tukasnya. 

Sedangkan untuk mengatasi persoalan di Papua, Prima mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah cara pandang dan membentuk Dewan Rakyat Papua yang merepresentasikan suku serta marga.

Pemerintah harus mengubah cara pandang, dari nasionalisme teritorial menjadi nasionalisme kesejahteraan

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.

“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” kata Agus Jabo, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Jakarta...

Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah.

“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama...

NB dari berbagai sumber berita yang dirangkum

SRMI BERHARAP KPK TIDAK MANDUL ! PANGGIL LUHUT ERIK SEGERA

Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SMRI) menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Ketua Umum SMRI Wahida Baharudin di Gedung KPK mengatakan  “Demi mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan. Masalahnya, dengan harga tes PCR yang selangit, sulit bagi rakyat untuk mengaksesnya,” 

Belakangan di ketahui bersama, di balik penyerahan tes PCR ke mekanisme pasar, ternyata ada penyelenggara negara yang diduga terlibat berbisnis tes PCR yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia, salah satu perusahaan penyedia jasa PCR, punya kaitan dengan dua pejabat penting di pemerintahan Jokowi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir,

Dugaan keterlibatan kedua pejabat negara itu dalam bisnis PCR sangat melukai rasa kemanusiaan. Bisnis PCR di tengah pandemi bukan hanya memperburuk situasi pandemi, tetapi juga merampok uang rakyat.

Atas dasar itu, SMRI mendesak KPK untuk mengusut tuntas adanya dugaan permainan bisnis PCR oleh pejabat negara. SMRI meminta KPK independen dan transparan.”Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan,” ungkap Wahida.

Tak hanya itu, SMRI, juga menuntut Presiden Jokowi untuk menggratiskan PCR. Hal itu kata Wahida, semata-mata untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.”Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan tes PCR untuk seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Prima telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir ke KPK. Diduga, Luhut dan Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan soal dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir. Alex mengatakan KPK akan mendalami Waketum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, selaku pelapor.

“Laporannya seperti apa tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyelidikan misalnya,” Alex kepada wartawan, Rabu (17/11).

RAKYAT SUDAH SUSAH EKONOMI NYA MASIH DIPAKSA HARUS BAYAR BIAYA PCR YANG SEHARUSNYA BISA GRATIS JIKA PEMERINTAH PEDULI!!!

Klik 👉👉👉   ORASI ARIS CLOWOR

sumber berita dari berbagai media

PROPOSAL 9 PROGRAM POLITIK PARTAI PRIMA

kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain telah berkumpul untuk mendirikan partai baru: PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR, disingkat PRIMA.

Visi PRIMA adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. 

Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program berikut:

1.     PAJAK YANG BERKEADILAN.

Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. 

2.     INDUSTRIALISASI NASIOANAL.

Kebijakan industrialisasi harus diarahkan pada: penguatan industri nasional, penciptakan kesempatan kerja penuh, dan kemandirian ekonomi.

3.     PERTANIAN MODERN.

Sektor pertanian, yang menjadi tumpangan hidup bagi 28 persen penduduk negeri ini, harus dibenahi kembali. Apalagi, jika mengingat pesan Bung Karno, soal pangan adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa. 

4.     UMKM SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN NASIONAL.

Usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewakili 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia, merupakan jantung ekonomi kita.

5.     PEMERINTAHAN BERSIH.

Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

6.     DEMOKRASI BERBASIS PARTISIPASI RAKYAT.

Prinsip kedaulatan di tangan rakyat, seperti diatur di UUD 1945 pasal 1 ayat (2), harus dikonkretkan. 

7.     MANUSIA INDONESIA YANG MAJU.

Setiap manusia Indonesia harus dilapangkan jalannya untuk mengembangkan segala potensi dirinya agar bisa berkiprah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

8.     KESETARAAN GENDER.

Indonesia diperjuangkan dan dimerdekakan di atas cita-cita kesetaraan. Salah satunya: kesetaraan gender.

9.     MAJELIS RAKYAT ADIL MAKMUR

Sebetulnya, ketika arus reformasi 1998 bergulir, ada harapan agar partai-partai di Indonesia dikelola lebih inklusif, demokratis, dan modern. Agar partai-partai itu benar-benar mewakili suara rakyat banyak.  

Karena itu, kita mendirikan PRIMA, sebuah partai baru yang kita harapkan tidak hanya membawa kesegaran dalam politik Indonesia, tetapi juga memenuhi impian panjang rakyat Indonesia akan hadirnya partai yang modern, inklusif, dan demokratis.

PRIMA terbuka kepada siapa pun warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Asalkan bersetuju dan bersedia memperjuangkan cita-cita politik PRIMA: masyarakat adil dan makmur.

Partai kami akan membuka kesempatan kepada setiap Warga Negara yang sudah punya hak politik, yang bersetuju dengan cita-cita politik kami, untuk mengisi kepengurusan partai di seluruh Indonesia. 

PELANTIKAN DPW PARTAI PRIMA BANTEN

KETUM PRIMA MENGHADIRI ACARA PENGUKUHAN PELANTIKAN PENGURUS PRIMA DI BANTEN

Pandeglang, sabtu 13/11/2021

Acara pengukuhan pengurus yang bertemakan “Menyongsong Pemilu 2024 Bersama Rakyat: Lolos KPU, Menang Pemilu” tersebut berlangsung bersama rakyat di pedesaan, tepatnya di Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) kini telah merambah ke Provinsi Banten dalam struktur kepengurusannya. Partai yang didominasi kaum milenial ini tengah bersiap untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024.

Sebanyak kurang lebih 120 kecamatan dan delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten telah rampung dan resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRIMA, Agus Jabo Priyono.

Ketua PRIMA, Agus Jabo Priyono dalam pidatonya mengatakan bahwa masyarakat Banten merupakan masyarakat pejuang, baik ulamanya, jawaranya, petaninya, hingga rakyat biasa lainnya. Salah satunya yakni Sultan Ageng Tirtayasa, sejak tahun 1652 dengan semangat anti penjajahan, memimpin perjuangan rakyat Banten melawan VOC. “Pada 1656, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingannya. Tahun 1888 dilanjutkan tahun 1926 Ulama Banten kembali bangkit melawan Kolonialisme Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, Ulama dan rakyat Banten juga berjuang melawan Jepang,” kata Agus Jabo.

Agus Jabo menuturkan bahwa spirit yang melahirkan PRIMA tidak lepas dari semangat perjuangan dari segala bentuk penjajahan yang telah dilakukan para leluhur. “PRIMA adalah partai yang dipimpin anak-anak muda yang matang, banyak mengenyam asam garam kehidupan dan perjuangan, lahir dari rahim rakyat biasa,” ucap dia.

Rizky menegaskan bahwa oligarki saat ini telah mendominasi dan memonopoli ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Dia juga menyindir beberapa pejabat justru memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan dengan berbisnis dengan rakyatnya sendiri.

“Salah satu yang santer belakangan ini yaitu terkait kebijakan yang mengharuskan rakyat PCR ketika ingin berpergian. Hal ini di perkuat dengan data LHKPN di tengah situasi pandemik ini beberapa menteri seperti Mentri Manivest Luhut dan Mentri BUMN Erick Thohir,” tegas Rizky.

Untuk itulah PRIMA hadir untuk memperbaiki republik ini, dari situsi dimana tidak ada keadilan secara ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kata bung karno bahwa demokrasi politik dan ekonomi harus dapat dirasaan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena tanpa adanya demokrasi ekonomi rakyat tidak akan mendapatkan demokrasi politiknya,” tambah Rizky.

Dengan demikian, kata Rizky, PRIMA merupakan wadah bagi seluruh elemen rakyat tertindas di dalam melawa dominasi oligarki dan mewujudkan cita-cita proklamasi.

PRIMA melaporkan Luhut Binsar dan Erick Thohir ke KPK Terkait Dugaan Bisnis Tes PCR

 primajakpus news

Alif kamal ( waketum Prima ) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, melaporkan dugaan  yang terkait dengan bisnis PCR oleh Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis tes PCR. Pelaporan ini dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena dugaan bisnis tes PCR tersebut membuat masyarakat kesulitan di tengah pandemi COVID-19.

pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.

"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang udah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November.Selain menyulitkan masyarakat, dugaan ini juga dilaporkan karena harga tes PCR kerap berubah dan tidak jelas harga dasarnya. Alif menegaskan tak ada keterbukaan terkait pengadaan alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19 itu.

Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.

"Kita enggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.

prima

SAFARI POLITIK KETUA PRIMA JAKARTA PUSAT

ketua Prima Jakarta Pusat (Marwan Djalil) mengajak relasi, rekan dan mitra kerja nya
untuk lebih dekat mengenal Partai Prima

Di tengah tengah kesibukan Marwan Djalil (ketua dpk prima jakpus) menyempatkan diri melakukan sosialisasi di sugogi, tebet jakarta selatan, tentang keberadaan Partai PRIMA dan mengenal kan Program Program Prima  dimulai dari rekan dan mitra kerja, berharap dapat memberikan dorongan semangat dan dukungan serta membangun prima melalui relasi, teman, dan mitra kerja.

ibu tetty Dpkc prima johar baru jakarta pusat melakukan kegiatan belajar dengan ikhlas membuat Prima semakin dekat di hati masyarakat sekitar nya